Masa pandemik Covid-19 di Indonesia tak juga usai, justru mengalami peningkatan di beberapa daerah. Status blacklist Indonesia oleh setidaknya 59 negara yang mulai berlaku sejak hari Senin, 07 September 2020 kemarin menyebabkan warga negara Indonesia tidak dapat berkunjung ke negara- negara tersebut. Banyak negara menilai Pemerintah Indonesia tidak serius dan tegas dalam menangani pandemi Covid-19. Bahkan, penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai terburuk ke- 4 di dunia.
Hal tersebut tentu saja membuat kepercayaan negara- negara lain terhadap Indonesia dalam hal penaganan Covid-19 juga menurun hingga mencanangkan keputusan blacklist. Dilansir dari Kompas.com, data pada 6 September 2020 menunjukkan bahwa daerah berstatus zona merah meningkat dari angka 65 menjadi 70 kabupaten/ kota, sedangkan zona oranye meningkat dari 230 menjadi 267 kabupaten/ kota. Status blacklist ini tentunya juga akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Keputusan Pemerintah Daerah agar Jakarta PSBB total
Salah satu upaya Pemerintah Daerah salah satu provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan memutuskan penerapan PSBB total atau PSBB ketat. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, mengumumkan bahwa penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) total dan ketat di Jakarta akan dimulai pada 14 September 2020. Anies menghimbau warga Jakarta untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah di rumah.
Provinsi DKI Jakarta telah memperpanjang masa PSBB transisi pandemi Covid-19 sejak 28 Agustus hingga 10 September 2020 kemarin. Akan tetapi, karena dalam beberapa pekan terakhir, pantauan kasus Covid-19 mengalami pelonjakan, Pemerintah mengambil keputusan untuk meningkatkan dan mempertegas status PSBB. Tingkat positif Covid-19 di Jakarta cukup mengkhawatirkan, yaitu 13,2% dengan kasus terkonfirmasi positif mencapai 6,9%. Angka tersebut dinilai tinggi jika membandingkan dengan kapasitas tenaga medis dan rumah sakit yang mampu menampung dan mengani pasien Covid-19.
Apa saja kemungkinan dampak Jakarta PSBB total?
Setelah kembali bekerja di kantor selama beberapa bulan, para karyawan beberapa perkantoran kembali harus bekerja dari rumah (work from home). Institusi pendidikan pun beralih ke metode belajar dari rumah.
Selain itu, beberapa gedung perkantoran pun tidak diizinkan untuk beroperasi. Semua perkantoran non-esensial akan mewajibkan untuk bekerja dari rumah (work from home). Kantor yang tetap beroperasi harus menerapkan jaga jarak secara ketat, pelonggaran jam kerja, mengadakan rapat, pengukuran suhu tubuh secara rutin. Ada 11 jenis usaha yang masih diperbolehkan buka selama masa PSBB total Jakarta yaitu BUMN dan BUMD di sektor kesehatan, logistik, energi, keuangan, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, komunikasi dan teknologi informasi, juga usaha bahan pangan.
Sektor ekonomi akan terpengaruh oleh keputusan PSBB total. Pusat perbelanjaan seperti mal tetap buka, tetapi hanya untuk toko- toko kebutuhan pokok, taman kota ditutup. PSBB total akan membatasi pergerakan ekonomi, khususnya pasar tradisional.
Melansir dari Kompas.com, tiga menteri yang berhubungan dengan sektor perekonomian di Indonesia mengkritisi keputusan PSBB total di DKI Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan status PSBB DKI Jakarta berimbas pada penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG). Menurutnya, kondisi perekonomian di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi kepercayaan publik terhadap Pemerintah pun memainkan peran penting.
Dalam hal distribusi barang, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto mengungkapkan bahwa untuk menjaga perekonomian dengan tidak meningkatkan angka PHK yaitu dengan memudahkan akses distribusi. Hal tersebut tentunya memerlukan kerjasama berbagai pihak.
Selain itu, kinerja sektor manufaktur pun akan terdampak keputusan PSBB total di DKI Jakarta. Sektor manufaktur menjadi salah satu penyumbang devisa negara.
Menghadapi keputusan Jakarta PSBB total
Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah saat rencana PSBB total di Jakarta diterapkan adalah menjamin kebutuhan pokok masyarakat. Membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah setelah Indonesia mendapat sorotan banyak negara membutuhkan strategi yang matang dan kerjasama berbagai pihak. Kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, transparansi data Covid-19 kepada publik, dan dukungan penuh masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19 diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kasus Covid-19 di Indonesia.
Saya percaya bahwa keterbukaan dan keterlibatam serta berkomitmen untuk menyajikan konten yang informatif, inspiratif, dan berguna bagi pembaca. Melalui setiap artikel, saya berusaha membantu Anda memberikan inspirasi dan motivasi untuk mengatasi masalah dan membawa perubahan positif serta memberikan wawasan yang berharga.